..... "Produk Busuk" Kebanggaan Para Penjajah dan "Setan Belang" ..... 2

Krisis ekonomi yang menimpa Asia pada 1997, jelas momentum yang
ditunggu-tunggu oleh operator utama sistem kapitalisme global – IMF,
Bank Dunia, dan WTO – dan itu dengan lengkap dilaporkan Klein di dalam
The Shock Doktrine. Operasi IMF di Indonesia, misalnya, ditulis detil.
Bagaimana IMF yang katanya datang untuk mengobati krisis, ternyata
bekerja lebih untuk kepentingan ideologi kapitalisme.

Bagaimana deregulasi, privatisasi, dan berbagai perangkat ideologi
laissez-faire dipaksakan. Dan untuk itu, menurut The Shock Doktrine,
IMF bisa sukses karena bekerja sama dengan kelompok Mafia-Berkeley di
Indonesia yang dipimpin Profesor Widjojo Nitisastro (halaman 271).
Biarlah sejarah kelak membuktikan, apakah tindakan kelompok Mafia-
Berkeley itu penghianatan kepada bangsa Indonesia, atau tidak.
Sejak itu, bukan rahasia lagi kalau banyak undang-undang kita yang
amat liberal disahkan DPR atas pesanan IMF. Dikabarkan sejumlah draf
undang-undang disiapkan NDI (National Democratic Institute for
International Affairs), organisasi yang dibentuk dan dibiayai
pemerintah Amerika Serikat – dekat dengan Partai Demokrat – dengan
dalih untuk menyebarkan demokrasi di negeri berkembang. Dulu NDI
sempat punya ruang khusus di Gedung DPR-RI. Jadi DPR kita tinggal
mengetuk palu.

Operasi IMF dalam krisis ekonomi Asia amat menakjubkan. Dalam tempo 20
bulan, terjadi 186 merger dan aquisisi (pengambil-alihan) atas
perusahaan-perusahaan negeri yang dilanda krisis -- Indonesia,
Thailand, Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan -- oleh perusahaan
multi-nasional, terutama dari Amerika Serikat. Itu tercatat sebagai
aquisisi terbesar yang pernah terjadi di dunia. Merrill Lynch dan
Morgan Stanley, perusahaan Amerika yang banyak berperan sebagai agen
merger dan aquisisi itu, panen keuntungan komisi yang cukup besar.

Carlyle Group yang suka merekrut ‘’pensiunan’’ pejabat tinggi Amerika
– mulai bekas Menlu James Baker sampai bekas Presiden George H.W.Bush
– sebagai konsultan, memborong perusahaan telkom Daewoo dan perusahaan
informasi Ssangyong. Yang disebut terakhir merupakan shalat satu
perusahaan teknologi tinggi terbesar di Korea Selatan. Dengan
menguasai perusahaan itu, Carlyle menjadi pemegang saham mayoritas di
shalat satu bank terbesar di negeri ginseng itu.

Semua transaksi itu tak normal, atau dengan kata lain dijual obral.
Sekadar contoh, perusahaan mobil Korea Daewoo yang sebelum krisis
bernilai 6 milyar dollar, waktu itu diambil-alih perusahaan mobil
Amerika, General Motor, hanya dengan 400 juta dollar.

Di Indonesia, sistem penyediaan air minum dikavling oleh Thames Water
dari Inggris dan Lyonnaise des Eaux dari Perancis. Westcoast Eergy
dari Kanada menguasai proyek pembangkit listrik yang besar.

Sejak IMF menguasai Indonesia, perusahaan raksasa pengecer Carrefour
dari Perancis masuk ke sini, menyapu perusahaan lokal yang sudah lama
ada, seperti Golden Truly atau Hero, atau perusahaan kecil-kecil di
pasar tradisional Tanah Abang dan Cipulir, yang jumlahnya begitu
banyak. Nasib mereka tambah parah karena kemudian super-market raksasa
dari Malaysia, Giant, hadir kemari. Dia telan Hero yang memang sudah
ngos-ngosan. Itulah hasil konkret reformasi 1998.

Ternyata itu belum cukup. Belum lama, perusahaan Perancis itu membeli
Alfa-Mart, super-market yang aktif masuk ke pedesaan. Dengan demikian,
kini Carrefour dengan bebasnya akan menghancurkan kios eceran di desa-
desa. Itulah laissez-faire yang sesungguhnya.

Karena laisses-faire, Presiden SBY lebih memilih menyerahkan proyek
minyak dan gas di Cepu yang amat menguntungkan kepada Exxon-Mobil,
perusahaan minyak terbesar dan tertua Amerika Serikat, daripada kepada
Pertamina, perusahaan BUMN milik sendiri.

Ternyata setelah resep-resep IMF ditrapkan, artinya prinsip
kapitalisme laissez-faire dilaksanakan, menurut The Shock Doktrine,
justru penduduk miskin bertambah 20 juta orang di Korea Selatan,
Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Pengangguran meledak.

Organisasi buruh internasional ILO, mencatat terjadi 24 juta
penganggur baru. Itu justru terjadi pada masa puncak pelaksanaan
reformasi IMF. Di Indonesia, angka pengangguran meloncat dari 4%
menjadi 12%, dan dua tahun kemudian melambung tiga kali lipat. Setiap
bulan ada 60.000 buruh di Thailand dan 300.000 buruh di Korea Selatan
yang harus diberhentikan.

Di balik angka-angka statistik itu banyak kisah mengharukan, terutama
menimpa anak-anak dan perempuan. Di pedesaan Korea Selatan dan
Filipina banyak orang tua harus menjual anak gadisnya kepada pedagang
manusia, untuk kemudian dijadikan pelacur di Australia, Eropa, dan
Amerika Utara. Di Thailand, pejabat kesehatan melaporkan hanya dalam
setahun terjadi peningkatan pelacuran anak-anak sebesar 20%. Data yang
mirip terjadi di Filipina.

Tapi sudahlah, ini semua cerita masa lalu. Sekarang, krisis baru
terjadi lagi karena harga minyak meningkat di atas 120 dollar/barel.
Dunia kian terguncang setelah harga pangan ikut menggila. Artinya,
berdasarkan tesis The Shock Doktrine, kapitalisme global dan para
operatornya sekarang sedang bekerja.

Tapi di sini apalagi yang mau direformasi? Sejak 1998, Indonesia sudah
menjadi shalat satu negara kapitalisme laissez-faire paling liberal di
dunia. Lihatlah berbagai undang-undang yang dilahirkan DPR, semua
liberal. Mulai UU Migas, UU privatisasi air, Pendidikan, Pertanahan,
dan terakhir Undang-Undang Pelabuhan.

Karena liberalisme, siapa yang ingin masuk perguruan tinggi negeri
harus menyediakan uang Rp 100 juta. Habis bagaimana lagi, kampus
sedapat mungkin harus membiayai diri sendiri. Dengan demikian, anak
petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, jangan harap bisa mendaftar ke
sana. Padahal kalau tak universitas negeri kemana lagi mereka belajar
untuk meningkatkan taraf hidupnya?

Artinya, dengan sistem ini orang miskin sampai kapan pun akan terus
miskin. Hampir tertutup kemungkinan bagi mereka melakukan mobilitas
vertikal lewat pendidikan. Inilah kemiskinan yang diciptakan oleh
sebuah struktur.

Era Universitas Gajah Mada (UGM) dijuluki Ndeso karena banyak anak
desa kuliah di sana, sudah berakhir. Institut Pertanian Bogor (IPB)
serupa. Zaman ketika anak-anak desa dari seluruh Indonesia berlomba-
lomba belajar ke sana, kini agaknya sudah menjadi nostalgia.

Perusahaan minyak Pertamina yang dulu perkasa kini sudah dirontokkan.
Bulog yang dulu efektif sebagai penjamin stabilitas pangan sudah tamat
riwayatnya. Bahwa akibatnya rakyat bertambah melarat dan segelintir
konglomerat berlipat-ganda kekayaannya, itu soal lain.

Majalah bisnis Forbes, 13 Desember 2007, menulis sepanjang tahun lalu
kekayaan para konglomerat Indonesia meloncat dua kali lipat. Sungguh
fantastis. Jadi kalau BPS menyodorkan angka pertumbuhan ekonomi kita
tahun ini sekian persen, percayalah, itu berasal dari pertumbuhan
kekayaan konglomerat kita. Bukan pertumbuhan kekayaan rakyat banyak.

Yang paling menakjubkan adalah Menko Kesra Aburizal Bakrie. Pemilik
perusahaan kelompok Bakrie itu, kekayaan bersihnya tahun lalu meroket
empat kali lipat. Itu menjadikannya sebagai orang terkaya Indonesia,
dengan kekayaan 5,4 milyar dollar.

Apakah Aburizal punya lampu Aladin? Sebuah artikel di Asia Times
Online, 22 Juli 2006, sebenarnya sudah pernah membongkar rahasia lampu
Aladin itu. Antara lain, karena politik dan bisnis di Indonesia di
zaman Presiden SBY, tak terpisah melainkan menyatu.

Memang begitulah yang selalu terjadi di negeri dengan sistem laissez-
faire. Begitulah Rusia di zaman Boris Yeltsin dulu. Para konglomerat
dalam tempo singkat mendadak jadi kaya-raya, sampai Vladimir Putin
datang menertibkannya. Para konglomerat itu kini lari ke luar negeri
atau masuk penjara di Siberia. Tapi nantilah dalam kesempatan lain
soal ini dibahas.

Di mata kaum kapitalisme laissez-faire, masih ada status-quo yang
tersisa di Indonesia. BBM belum sepenuhnya mengikuti harga pasar dan
perusahaan BUMN masih eksis. Mumpung suasana shock akibat kenaikan
harga minyak dan krisis pangan masih berlangsung, sektor hilir
pertambangan harus direformasi. Artinya, pemerintah harus menaikkan
harga BBM, dan BUMN harus diobral. Semuanya harus dilakukan sekarang,
mumpung krisis masih terjadi.

Masih kurang jelas? Silahkan berkeliling Jakarta dan sekitarnya.
Lihatlah bagaimana perusahaan minyak internasional Shell, dan Petronas
dari Malaysia, telah dan sedang membangun sejumlah pompa bensin
raksasa. Kabarnya izin yang dikeluarkan pemerintah sudah lebih 100.

pSemua pompa bensin Shell atau Petronas itu buka sampai malam dengan
lampu yang terang-benderang, tapi betul-betul sepi pembeli. Seharian
puluhan petugasnya yang berseragam hanya duduk-berdiri sampai capek
sendiri, tak pernah melayani konsumen. Coba dicek, penghasilannya
setiap bulan, mungkin tak cukup walau untuk sekadar membayar rekening
listrik.

Ini terjadi karena mereka hanya menjual BBM non-subsidi yang
konsumennya hanya segelintir mobil mewah milik orang kaya. Bahwa
mereka terus membangun pompa bensin baru, pasti karena ada jaminan
subsidi minyak akan dicabut.

Dengan demikian mereka bisa bersaing bebas dengan pompa bensin
Pertamina milik pengusaha lokal yang selama ini menguasai pasar karena
menjual BBM bersubsidi. Bila itu terjadi, pompa bensin multi-nasional
yang raksasa itu pasti dengan mudah menelan pompa bensin lokal yang
kecil-kecil. Kasus Carrefour merontokkan Hero atau pedagang Tanah
Abang, akan berulang. Itu sebabnya Shell dan Petronas dengan sabar
menunggu laissez-faire. Cukup jelas? [habis/www.hidayatullah.com]
.